Juni, Gaji ke-13 dan Kenaikan Gaji 6 Persen PNS Dicairkan

SURAT petunjuk Menteri Keuangan (PMK) memang belum keluar. Namun, para pegawai negeri sipil bakal banjir duit pada Juni mendatang. Pasalnya, mereka akan menerima rapelan kenaikan gaji enam persen sejak Januari ditambah gaji ke-13. "Rencananya Juni rapelan kenaikan gaji direalisasikan Juni seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Kabag Komunikasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Suwardi kepada media ini, Selasa (12/5). 

PKB Deklarasikan Dukung Ridwan Mukti Cagub Bengkulu

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bengkulu, Sabtu (19/4) secara resmi mendeklarasikan dukungan untuk Calon Gubernur (Cagub) Bengkulu, Ridwan Mukti pada pilkada serentak 2015 mendatang.

Deklarasi dukungan PKB terhadap Cagub Bengkulu, Ridwan Mukti dibacakan salah seorang kader PKB, Saption Mahadi. Acara deklarasi dukungan Cagub Bengkulu itu, dihadiri Ketua DPW PKB Bengkulu, Harliando dan Pengurus PKB kabupaten dan kota se- Bengkulu.

Saption mengatakan, PKB memiliki hak dan kewajiban untuk berperan aktif dalam pilkada pemilihan Gubernur Bengkulu dan 8 bupati pada Desember 2015 di Bengkulu.

Jelang Pilkada, Kemdagri Larang Kepala Daerah Mutasikan Pegawai

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan para kepala daerah yang masa jabatannya segera habis dan hendak maju lagi di pemilihan kepala daerah untuk tidak memutasi pegawai negeri sipil (PNS). Paling tidak enam bulan menjelang pemungutan suara pilkada pada 9 Desember mendatang, kada yang maju lagi sudah tidak boleh lagi memutasikan PNS.

“Yang pasti kalau memutasi orang enam bulan sebelum selesai (masa jabatan,red) itu sudah salah. Nah kalau salah seperti itu ada sanksinya,” ujar Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Dodi Riyadmadji, Rabu (22/4).

Gaji PNS Bakal Salip Gaji Swasta

Pesona profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) semakin menarik bagi masyarakat. Tidak hanya sekadar dapat jaminan hari tua (pensiun), gajinya pun kini terbilang tinggi.

Pendapat gaji PNS kecil memang benar adanya, tetapi penghasilan yang diterima abdi negara ini tidak bisa dibilang rendah lagi pada beberapa posisi dan wilayah. Bahkan, ada yang melebihi pegawai swasta untuk level yang sama.

Seperti dikutip dari laman asncpns.com, Selasa, 24 Maret 2015, gaji PNS yang besar adalah dipengaruhi oleh besarnya tunjangan, baik itu tunjangan kinerja, tunjangan anak istri, tunjangan kesehatan dan tunjangan-tunjangan lainnya. Sedangkan untuk gaji sendiri di setiap instansi adalah sama rata.

Beratkan APBN, Jokowi Hapus Uang Pensiun TNI, Polri Dan PNS

UANG pensiun bagi PNS, TNI/Polri yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada 2012 saja, anggaran untuk pensiun PNS, TNI/Polri mencapai Rp69 triliun. Anggaran ini naik menjadi Rp74 triliun di 2013.

Selama ini, uang pensiun bagi PNS, TNI/Polri setiap tahun berasal dari potongan gaji PNS ditambah subsidi dari pemerintah. Tiap bulan, gaji PNS dipotong 10 persen, di antaranya 2 persen untuk Askes, 2,35 persen untuk tabungan hari tua dan 4,75 persen untuk pensiun.

Meskipun sudah tidak lagi aktif menjadi PNS atau pensiun, mereka masih menikmati uang negara yang dialokasikan tiap tahun dalam APBN. Pembayaran uang pensiun dengan metode pemotongan gaji dan subsidi dari pemerintah dikenal dengan sistem Pay As You Go.

Data Menyeramkan tentang Tambang

Kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi penambangan di Indonesia kerap memasuki kawasan hutan lindung atau hutan konservasi. Anehnya, aktivitas tersebut mengantongi izin resmi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menteri Kehutanan (Menhut) dan Lingkungan Hidup sekaligus Dewan Energi Nasional, Siti Nurbaya Bakar membeberkan angka kegiatan eksplorasi tambang di wilayah Indonesia yang dilakukan di kawasan hutan.

"Kalau lihat angka ini seram. Ada eksplorasi tambang di kawasan hutan ‎seluas 25,98 juta hektare (ha), penambangan di kawasan hutan produksi seluas 19,64 juta ha dan sisanya kawasan hutan lindung dan konservasi," ujar dia dalam Diskusi Energi Kita : Kebijakan PLTU Mulut Tambang Mengatasi Krisis Listrik di Jakarta, Minggu (22/3/2015).

27 Perguruan Tinggi Ikatan Dinas dan Beasiswa Penuh

Penerimaan mahasiswa baru segera tiba. Sejumlah kampus sudah melaksanakan tes penerimaan mahasiswa baru buat lulusan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.

Berikut ini adalah daftar perguruan tinggi ikatan dinas dan beasiswa penuh yang menerima mahasiswa baru pada tahun 2015.

1. Akademi Ilmu Pemasyarakatan Jakarta, Jalan Raya Gandul, Cinere, Jakarta Selatan.

2. Akademi Kimia Analis Jawa Barat, Jalan Ir H Juanda 7, Bogor.

3. Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta, Jalan Timbul 34, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Kenaikan Gaji Dan Gaji Ke 13 PNS TNI POLRI 2015

GAJI PNS TNI POLRI naik sebesar 6 persen dan uang makan juga naik di tahun 2015 ini adalah telah masuk di dalam anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014-2015. Besaran kenaikan gaji PNS ini adalah berjumlah 6% dari jumlah gaji pokok yang diterima oleh para pegawai negeri sipil, anggota polri dan anggota TNI.
Peraturan Pemerintah (PP) kenaikan gaji PNS 6% terkait dengan peraturan gaji pegawai negeri sipil memang belum dikeluarkan secara resmi. Karena memang bila resmi dikeluarkan kepastian naiknya gaji para pns tni polri 2015 akan segera bisa diturunkan dan diumumkan secara luas pada masyarakat.

KSK HIMBA Desak Tingkatkan Pengamanan TNKS

KELOMPOK Study Konservasi (KSK) HIMBA Lubuklinggau mendesak Pemerintah agar lebih meningkatkan pengamanan terhadap kawasan TNKS khususnya di wilayah Lubuklinggau, Musi Rawas dan Musi Rawas Utara (Muratara), pasalnya diduga saat ini telah terjadi “penghancuran” besar-besaran terhadap kawasan konservasi ini.”Kami banyak mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi aktifitas pembalakan kayu di dalam TNKS khususnya di wilayah Karang Jaya dan Ulu Rawas,”ujar Koordinator KSK HIMBA, Rika Inasari, SE.

Dikatakan Rika, berdasarkan informasi yang pihaknya dapatkan, setiap hari sedikitnya ada 20 sampai 50 kubik kayu yang diduga dari kawasan TNKS keluar dari dua kecamatan itu tanpa ada yang berusaha untuk menghentikannya.”Kami menduga kegiatan ini telah berlangsung cukup lama, kayu-kayu tersebut diangkut dengan menggunakan truck dan merupakan kayu dari hulu sungai, sementara hulu sungai di wilayah itu berada di dalam kawasan TNKS,”paparnya sembari menambahkan pihaknya menduga kegiatan illegal ini ada pihak-pihak yang ikut serta terlibat.

200 Ha hutan TNKS dibabat perambah pertahun

BALAI Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) mengungkapkan dalam kurun waktu setahun pascaoperasi pada 2013, sekitar 200 hektare hutan habis dibabat perambah liar atau hampir 20 persen.

"Tingkat kehilangan hutan TNKS di dua kecamatan, yakni Lembah Masurai dan Jangkat Kabupten Merangin saat ini telah mencapai 200 hektare dari keseluruhan luas TNKS atau antara 10--20 persenn," kata Sekretaris Operasi Gabungan TNKS-TNI/Polri untuk Penertiban Perambahan TNKS, Dian Risdianto di Jambi, Selasa.

Dua kecamatan di Kabupaten Merangin tersebut merupakan kawasan berkembangnya perambah pendatang.

Dian yang juga Kasi Pengelolaan TNKS Wilayah II mengatakan, data tersebut adalah data yang diambil dari Citra Land Satelit pada 2013  dan kondisi saat ini.

Pada 2013, luas hutan yang telah dibabat perambah pendatang tersebut baru sekitar 100 hektare namun pada 2014 ini luas tersebut telah mencapai dua kali lipat.

GAJI PNS DIBAYAR BERDASARKAN BEBAN KERJA

TIGA  rancangan peraturan pemerintah (RPP) salah satunya tentang sistem gaji aparatur sipil negara (ASN), tidak lama lagi akan diterbitkan.

Dalam aturan baru itu nantinya gaji PNS tidak dihitung berdasarkan pangkat atau golongan, melainkan beban kerja atau kinerja.

“Kalau dulu gaji PNS yang kerjanya banyak atau sedikit sama saja karena golongan kepangkatannya sama, nantinya begitu PP tentang Sistem Penggajian ditetapkan tidak akan sama lagi. Gaji seorang pegawai ASN akan dihitung sesuai beban kerjanya,” kata Syamsul Rizal, Kabid Perencanaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Senin (23/2).

Waspada, Empat Warung Bakso Diduga Gunakan Borak

Dari hasil rapat kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lubuklinggau dengan Dinas Kesehatan Lubuklinggau, terungkat sedikitnya ada empat warung yang menjual makanan berjenis Bakso menggunakan zat-zat terlarang seperti Borak dan diduga kuat ada salah satu warung bakso menggunakan daging selain daging sapi.

Ketua Komisi II DPRD Lubuklinggau, H Suhada menerangkan dalam akun facebooknya ke-empat warung bakso yang diduga menggunakan Boraks yaitu Warung Bakso Lek Ndut, Charles, Lek Sukir dan Terbayang-bayang II.

Menakar Kandidat Bupati Musi Rawas Pasca Revisi UU Pilkada 2014

REVISI Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tinggal menunggu waktu, jika revisi ini disetujui maka salah satu poinnya yaitu kandidat yang maju dalam Pilkada dilakukan secara berpasangan, yaitu memilih calon kepala daera beserta wakilnya, berbeda dengan UU Pilkada 2014 yang merupakan rumusan dari peraturan pengganti undang-undang (Perpu) Pilkada yang telah disetujui oleh DPR RI menjadi UU Pilkada 2014 yang menekankan Pilkada hanya akan diikuti oleh Calon Kepala Daerah (Cakada), sementara untuk Wakil akan ditunjuk oleh Cakada terpilih.

Melihat Realitas Politik saat ini, maka Pemilihan Kepala Daerah periode 2015-2020 akan semakin sengit, pasalnya masyarakat pemilih tidak hanya melihat satu tokoh yaitu Calon Kepala Daerah, namun wakilnyapun saat ini akan menjadi perhatian serius masyarakat pemilih.

Dalam dua bulan terakhir, Riak-riak nuansa politis di Kabupaten Musi Rawas mulai terasa hangat, beberapa kandidat Bupati Musi Rawas telah mulai melakukan sosialisasi dan roudshow ke berbagai daerah baik melalui alat peraga (Baligho, kalender dan lainnya) maupun dengan melakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat.

Dishut Mura Hentikan Pemanfaatan Hasil Hutan di Dua Kecamatan

DINAS Kehutanan Musi Rawas akan menghentikan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Kecamatan Selangit dan STL Ulu Terawas. Langkah ini diambil untuk mengurangi kerusakan hutan akibat pemanfaatan hasil hutan khususnya yang berada di perbatasan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Kepala Dinas Kehutanan Musi Rawas, Drs EC Priskodesi mengatakan moratorium pemanfaatan hasil hutan kayu ini hanya berlaku untuk di dua kecamatan tersebut.”Untuk meningkatkan efektifitas dalam upaya perlindungan terhadap kawasan hutan khususnya TNKS, maka Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas akan melakukan moratorium pemanfaatan hasil hutan kayu dari kedua kecamatan itu. Dengan alasan untuk menjaga dan menghambat laju kerusakan hutan di kedua kecamatan tersebut khususnya yang berbatasan dengan kawasan TNKS,”ujar Prisko didampingi staf Peredaran Hasil Hutan, Arief Candra

Hanura Final Mengusung Ridwan Mukti Pada Pilgub Bengkulu 2016

 

 (Ketua DPD Partai Hanura Propinsi Bengkulu Muslihan DS menyerahkan mandat partai kepada H Ridwan Mukti sebagai Calon Gubernur Bengkulu yang diusung Hanura)

SETELAH  Partai Kebangkitan Bangsa PKB, kali ini Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Propinsi Bengkulu secara resmi mendeklarasikan untuk mengusung kandidat balon Gubernur Bengkulu, yang akan dilakukan Pemilihan Gubernur Bengkulu tahun 2016 mendatang. 

Pendeklarasian Hanura Propinsi Bengkulu yang memiliki 2 kursi di DPRD Propinsi Bengkulu diberikan Ketua DPD Partai Hanura Propinsi Bengkulu Muslihan DS kepada Ridwan Mukti yang masih menjabat Bupati Musi Rawas.

Desa Penghasil Emas Monas Kini Nyaris Terisolasi

 

 

HUJAN deras yang mengguyur Provinsi Bengkulu dalam satu pekan ini mengakibatkan bencana di beberapa lokasi. Setidaknya tujuh dari 10 kabupaten/kota di Bengkulu dilanda longsor dan banjir sehingga sejumlah rumah, sawah, dan jalur transportasi terendam banjir.

Kondisi tersebut juga terjadi di Desa Lebong Tandai, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara. Akibatnya, ribuan warga di daerah itu terisolasi dan perlu bantuan. Ironisnya, Lebong Tandai adalah daerah yang pernah amat kaya. Di sini dahulu ada tambang emas. Dari sini pula emas di Tugu Monas berasal.

Angka Pengangguran di Lubuklinggau masih Tinggi

ANGKA pengangguran di Kota Lubuklinggau masih tergolong tinggi. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lubuklinggau pada 2014 lalu mencatat sedikitnya ada 473 tenaga kerja yang saat ini masih membutuhkan tempat bekerja (menganggur).

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lubuklinggau, Fauzie Basid melalui Sekretarisnya, Waidi mengungkapkan dari 913 pencari kerja (Pencaker), tercatat hampir 60 persen pencaker merupakan tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau SLTA. Sedangkan sisanya merupakan tamatan Sarjana, Diploma dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dari jumlah tersebut, baru 476 pencaker yang sudah terserap dan ditempatkan bekerja disejumlah perusahaan. Ini artinya 437 orang masih menganggur.

"Dari 913 pencaker yang tercatat pada 2014 lalu, sekitar 60 persen merupakan tamatan SMA. Selebihnya Sarjana, Diploma dan SMP," ungkapnya.

546 Honorer K-2 Musi Rawas Dilantik

Prosesi pelantikan PNS Musi Rawas dari Jalur Honorer K2

SEBANYAK 546 honorer Kategori Dua (K-2) diberikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan menjadi Pegwai Negeri Sipil (PNS), Rabu (4/3). SK tersebut diserahkan Bupati Musi Rawas H Ridwan Mukti di Auditorium Pemkab. Selain Bupati hadir Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mura, Yudi Pratama, Wakapolres Musi Rawas Kompol Kadarislam dan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Romi Herton Mengaku Menyesal Atas Perbuatannya

WALI Kota nonaktif Palembang Romi Herton mengaku menyesali perbuatannya terkait penyuapan buat Akil Mochtar dalam penanganan perkara Pilkada Palembang di Mahkamah Konstitusi. Kendati dia sudah tahu ada ketidakberesan namun dia berusaha untuk menutupinya.

Hal ini disampaikan Romi saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Dia mengaku hal ini dilakukan demi menjaga istrinya.

"Saya menyesal tidak melaporkan perbuatan istri saya, tapi saya juga merasa kasihan dengan istri saya," kata Romi, Senin (2/2/2015).

Ini Kabar Gembira untuk Para Honorer

LANGKAH Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memanjakan para pegawainya tidak berhenti pada PNS saja. Para tenaga honorer juga akan merasakan enaknya jadi anak buah gubernur yang akrab disapa Ahok itu.

Pasalnya, Ahok menyatakan siap memperjuangkan kesejahteraan pegawai honorer hingga tiga kali UMP (upah minimum provinsi).

Selama ini, sebagian besar tenaga honorer masih mendapat gaji standar UMP per bulan. Sehingga masih jauh dari harapan yang disebut sejahtera.

Tak Laporkan Harta Kekayaan, Pengangkatan PNS Dibatalkan

MENTERI  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi tidak mau main-main dengan aparatur sipil negara (ASN) yang tak mau melaporkan harta kekayaannya.

Yuddy mengatakan, ASN yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN akan dikenai sanksi berat. Yakni, peninjauan kembali (penundaan/pembatalan) pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional.

"Ini bukan cuma gertak sambal, tapi akan kami lakukan. Aturan ini kan baik untuk seluruh ASN dalam menciptakan zona bebas korupsi," terang Yuddy di kantornya, Senin (2/2).

Rancangan PP: Gaji PNS Terendah Rp 3 jt dan Tertinggi Rp 50 jt

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sistem Penggajian akan mendorong tingkat kesejahteraan aparatur sipil negara, atau lebih dikenal dengan sebutan PNS.

Pasalnya, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, seluruh komponen gaji akan mengalami peningkatan.

"Sistem gaji PNS akan kita atur sehingga lebih profesional dan sesuai kinerja. Yang berkinerja bagus, akan mendapatkan income lebih besar," kata Yuddy Chrisnandi di kantornya, Senin (2/2).

Inilah 7 Orang Di Dunia Yang Paling Sulit Dibunuh

MENINGGAL merupakan sudah menjadi kepastian bagi setiap makhluk hidup yang bernyawa di muka bumi ini sehingga apabila ajal sudah tiba maka tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan bahkan menolaknya karena hal ini merupakan sudah menjadi takdir dari sang pencipta yang harus kita terima dengan ikhlas.

Nah, ngomong-ngomong soal kematian maka pada kali ini kita akan membahas mengenai 7 orang di dunia yang paling sulit di bunuh, walaupun sudah banyak upaya dari berbagai pihak untuk melenyapkannya tetapi mereka tetap saja hidup dan akhirnya meninggal sendiri tanpa harus dibunuh. Penasaran siapa saja orangnya ? mari kita simak tulisan dibawah ini.

Bertemu Jokowi-Prabowo: Bicarakan AS, BG dan BW

 
 Presiden JokoWidodo dan Prabowo saat memberikan penjelasan di depan Istana Bogor

SULIT dibayangkan! Ternyata isi pembicaraan Jokowi dengan Prabowo di Istana Bogor memang membicarakan masalah AS, BG dan BW ! Sayangnya apa yang mereka bicarakan benar-benar di luar perkiraan publik atau analis politik manapun. Rakyat harus bersatu dan bergerak menanggapi ini.

Transkrip rekap pembicaraan Jokowi Prabowo di Istana Bogor yang berasal dari hasil sadapan dan rekaman cctv bocor ke khalayak luas.

Pulau Enggano Bakal Dijadikan Pengganti LP Nusakambangan

Letak Pulau Enggano yang sangat jauh di tengah samudra dan dekat dengan Australia, membuat orang sering salah sangka.

INDONESIA bakal memiliki satu lagi lembaga pemasyarakatan (LP) steril seperti di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Lokasinya di Pulau Enggano, salah satu pulau terluar di Pantai Barat Sumatera, perairan Samudera Hindia.

Rencana pembangunan LP pengganti Nusakambangan itu kini sudah memasuki tahap administrasi. Kantor wilayah Depkumham Provinsi Bengkulu sudah mengirimkan surat kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, berdasarkan usulan dari Kepala LP Arga Makmur dan Bupati Bengkulu Utara.

Pembunuh Brigpol Barry di Muara Lakitan Akhirnya Tewas

PEMBUNUH Brigpol Barry Firmansyah, Jasmani (38), dikabarkan tewas saat diamankan di Ditreskrimum Polda Sumsel Jumat (30/1/2015) sore.

Diduga, Jasmani kehabisan banyak darah akibat empat luka tembak yang diderita di dua kakinya.

Sampai saat ini, jenazah Jasmani masih berada di Kamar Mayat RS Bhayangkara Palembang. Belum terlihat ada anggota keluarga yang membesuk jenazah yang tercatat sebagai warga Muara Lakitan Musi Rawas tersebut.

Boy Rafli, Jenderal Polisi Paling Populer di Polri

CORONG di Mabes Polri bertambah. Kapolda Banten Brigjen Boy Rafli Amar kembali diperbantukan untuk kehumasan Polri. Turun gunungnya Boy tak terlepas dari kisruh yang terjadi antara KPK dan Polri.

Boy merupakan jebolan akademi kepolisian 1988. Jika melihat rekam jejaknya Boy memang kerap kali ditempatkan di bagian humas. Kini Boy resmi ditunjuk menjadi juru bicara Polri.

Tercatat Boy menjadi Kabid Humas Polda Metro Jaya pada 2009, lalu digeser menjadi Kabagpenum Mabes Polri pada 2010. Bintang putra Minang itu semakin terang setelah dipromosikan menjadi Karopenmas Divisi Humas Polri pada 2012. Satu bintang disandangnya.

Ini Daftar Gaji PNS Bernilai Tinggi

MULAI tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menerapkan tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis kepada seluruh pegawainya. Siapa pun yang memiliki kinerja baik akan mendapat penghasilan yang optimal. Tak tanggung-tanggung. Untuk jabatan lurah saja, mereka sudah bisa membawa pulang gaji sebesar Rp 33 juta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menerapkan kebijakan ini untuk menghindari adanya permainan proyek di dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan memberantas penarikan pungutan liar maupun komisi. Seluruh pegawai pun berfungsi sebagai pejabat fungsional bukan lagi pejabat struktural, atau yang lebih mengedepankan pelayanan kepada warganya.

Kadisdik Lubuklinggau Tersangka Korupsi Alat Multimedia

Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Mustofa Yusup akhirnya ditetapkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau sebagai tersangka dalam kasus mark up pengadaan alat multimedia pada SMA/SMK pada anggaran tahun 2014 yang memakai dana APBD senilai Rp 1,8 miliar, Selasa (28/1/2015).

Kasi Intel Kejari Lubuklinggau, Wilman Ernaldy didamping Kasi Pidum Oktafiansyah dan Kasi Datun Ivan dalam keterangan pers, menjelaskan, berdasarkan penyidikan jaksa, akhirnya menebitkan surat perintah nomor 02/N.6.16/FD.1/01/2015 tertanggal 28 Januari 2015 yang menyatakan MY selaku Kadisdik dan Kuasa Pengguna Anggaran sebagai tersangka.

Siapa yang benar? Siswa atau Gurunya…

Soal yang "nyeleneh" dan menjadi perbincangan di Dunia Facebook

BEREDAR gambar di dunia Facebook yang menggambarkan seorang  siswa dalam mengisi lembar pertanyaan yang diberikan oleh Gurunya untuk menjawab 4 pertanyaan dan para siswa untuk menjawabnya dengan benar dan tepat.

Alhasil salah satu siswa dalam lembaran jawaban tersebut yang bernama UDIN kelas VI siswa Sekolah Dasar 015, menjawab ke 4 soal tersebut dengan jawaban 2 BENAR dan 2 TEPAT. Mellihat realitas ini, timbul pertanyaan dari berbagai kalangan, siapa yang salah Guru atau Siswa. Melihat dari lembaran soal tersebut, tentu siswa tidak salah, karena arahanya untuk menjawab soal dengan kata BENAR dan TEPAT.

Imron dan Sultan Bersaing Lagi Rebut Perahu PAN

PERAHU Partai Amanat Nasional (PAN) semakin menjadi rebutan oleh kandidat cagub yang akan maju Pilgub 2015. Dua kandidat  kembali merapat yakni Imron Rosyadi dan Sultan B Najamudin yang memiliki latar belakang parpol berbeda. Imron adalah kader Golkar, sedangkan Sultan merupakan kader Demokrat.

          Masuknya nama Imron dan Sultan melengkapi jumlah kandidat yang terdaftar di DPW PAN Provinsi untuk sementara sudah 5 orang. Tiga balon sebelumnya yang lebih dulu mendaftar adalah Ichwan Yunus, Ridwan Mukti dan Bando Amin.

Imron dan Sultan optimis bisa merebut perahu PAN dengan visi dan misi yang diusung. Imron yakin dengan program kelautan, pertambangan, perdagangan serta perkebunan dan pertanian. Sedangkan Sultan yakin dengan salah satu visinya melakukan pembangunan fisik yang harus melibatkan investor-investor besar.

Tatapan Prabowo dan "Penghormatan" Rivanya di Istana Bogor

Hujan turun bertepatan dengan datangnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1/2015). Saat itu, jarum jam berhenti di angka 14.04 WIB.

Ketika turun dari mobil Lexus B 17 GRD, seorang ajudan langsung membuka payung dan memberikannya kepada Prabowo. Menyanggupi permintaan wartawan, Prabowo sempat memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuannya menemui bekas rival saat Pilpres 2014 lalu.

"Mau silaturahim saja." Itulah kata-kata yang pertama kali diucapkan Prabowo setibanya di Istana Bogor. Setelah menjawab pertanyaan wartawan, Prabowo langsung bergegas menuju gedung utama Istana Bogor.

Inilah Tarif Resmi Pembuatan SIM Dari Mabes Polri

Divisi Humas Mabes Polri sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan tarif resmi pembuatan SIM dari Mabes Polri. Namun banyak masyarakat yang belum tahu tarif sebenarnya yang jauh lebih murah daripada isu yang beredar di masyarakat. Berikut tarifnya:

Sosialisasi Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara republik indonesia menurut peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2010. (*)

Kandidat Cagub Bengkulu Mulai Sosialisasi ke Masyarakat

 

 

SEJUMLAH kandidat calon gubernur (Cagub) Bengkulu 2015-2020 mulai melakukan sosialisasi ke masyarakat. Salah satu kandidat Cagub Bengkulu yang mulai melakukan sosialisasi ke berbagai daerah di Bengkulu adalah Ridwan Mukti.

Sekretaris Tim Pemenangan Cagub Bengkulu, Ridwan Mukti, Miftahul Jazin, kepada SP, di Bengkulu, Rabu (28/1), mengatakan, sejak Pilkada dipastikan dilaksanakan secara langsung, maka tim mulai memperkenalkan Ridwan Mukti yang disapa akrab RM ke berbagai desa di sejumlah kabupaten di Bengkulu.

Video Facebook 'Ancur'! Dijamin Ketawa Ngakak Gak Ketulungan

Remaja ini menampilkan tontonan yang luar biasa. Gaya dan ekspresi nyanyi yang sulit dilukiskan dengan kata-kata dijamin membuatmu akan tertawa terpingkal-pingkal. 

Sebuah video Facebook 'ancur' dijamin bikin Anda ketawa ngakak gak ketulungan, bukan hanya terpingkal-pingkal mungkin bikin Anda terguling-guling. Tak percaya? Coba tonton videonya dan tahan ketawa Anda, kalau bisa, Anda sakti mandraguna.

100 Hari Jokowi Hemat Anggaran BBM 194.19 Triliun

CHIEF of Asia Economist yang sekaligus Managing Director, Head of FICC Research David Fernandez dari Barclays, Inggris memuji langkah Presiden Jokowi yang radikal dan luar biasa dalam hal penghematan anggaran subsidi BBM. Dalam 100 hari sejak dilantik pada 20 Oktober 2014 hingga hari ini, 28 Januari 2015 David mengungkap langkah Jokowi menghapuskan subsidi BBM mulai 1 Januari 2015 adalah langkah yang radikal. Subsidi premium memang telah dihapus, dan untuk solar hanya diberikan subsidi Rp 1.000/liter.

Menteri Susi usul gaji PNS naik 50 persen

MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) setidaknya 50 persen. Belum laiknya upah para PNS, menurut Susi, membuat pekerjaan abdi negara belum mendapat apresiasi yang pantas.

"Benar banyak perjuangan PNS belum diapresiasi pemerintah. Saya dari swasta tahu bahwa remunerasi belum pantas, tetapi kita dipilih penyelenggara negara, kita buktikan kita bisa mengamankan negara untuk kemakmuran negara. Paling tidak saya mau gaji karyawan naik 50 persen," kata Susi di Jakarta, Selasa (13/1).

Susi menyebut salah satu kerja keras PNS di kementeriannya ialah mampu melakukan penghematan anggaran hingga Rp 9 triliun. Meski begitu, dia protes, pemerintah hanya menambah Rp 3,8 triliun anggaran kementeriannya.

Diminta Jokowi Mundur, Budi Gunawan Menolak

Kedekatan Presiden Jokowi, Megawati, dan calon Kepala Polisi RI, Budi Gunawan. (Infografis: Unay Sunardi)

PRESIDEN Joko Widodo ternyata sempat melontarkan permintaan kepada calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, untuk mundur dari pencalonan. Menurut sumber Tempo, permintaan itu disampaikan Jokowi kepada Budi Gunawan setelah Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pencalonan Budi, meski Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka."Namun Jenderal Budi berkukuh menolak," kata politikus dekat Jokowi

Tim Independen Sarankan Komjen BG Tak Dilantik Jadi Kapolri

 

Jokowi dan tim independen

TIM independen terkait KPK dan Polri yang berjumlah 9 orang bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Dalam pertemuan itu tim independen menyarankan kepada Jokowi agar tidak melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri.

Enaknya PNS di era Jokowi-JK

PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi berjanji bakal mengedepankan efisiensi dalam kinerja pemerintahannya. Hal ini sangat ditekankan pada para menteri bawahannya untuk selalu dan segera diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.

Implikasi kebijakan ini tentu adalah para aparatur negara harus semakin bekerja keras. Jokowi memang sangat menekankan agar para pegawai negeri sipil (PNS) bekerja keras melayani masyarakat.

Di sisi lain, bicara soal anggaran belanja pegawai, persoalan ini selalu menjadi sasaran kritik. Penyebabnya, porsi atau alokasi anggaran belanja pegawai sangat besar saban tahun.

PNS Tolak Tunjangan Anak Istri Dihapus

Implementasi Undang-undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) berimbas pada perubahan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satunya rencana penghapusan tunjangan anak istri. Tak pelak, rencana penghapusan itu menuai penolakan PNS. Jika hanya menerima gaji pokok, bagi sebagian kalangan PNS tidak cukup untuk biaya makan sebulan. “Harusnya dipertimbangkan lagi kalau tunjangan dihapuskan. Walau ada beban kinerja, tidak semua PNS bisa menikmati. Sehingga tidak ada keadilan bagi PNS yang golongannya rendah dan tidak diberikan kegiatan,” ujar Rs salah seorang PNS Pemprov Bengkulu, Selasa (27/1).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD PRovinsi Bengkulu Sujono, SP mengatakan, kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) itu akan meresahkan PNS. Akibatnya kinerja PNS akan tidak maksimal.“Kebijakan KemenPAN RB jelas memiskinkan kesejahteraan PNS. Harusnya pemerintah menaikkan gaji PNS,” kata Sujono

Danrem Dilepas Ucapan Terima Kasih

Komandan Korem (Danrem) 041 Garuda Emas (Gamas) Bengkulu Kolonel. Inf. Achmad Sudarsono, S.IP, Senin  (26/1), berangkat dari Bengkulu menuju Palembang pukul 08.30 WIB. Ia bersama istri dilepas penuh hormat oleh 300 anggota TNI yang dipimpin Kasrem Letkol. Kav. M. Jaelani.

Tampak hadir juga di Bandara Fatmawati, Kapenrem Mayor. Inf Agus Salim S.Pd, perwakilan TNI Angkatan Laut (AU) Mayor Laut Ali beserta beberapa prajurit dan Wakapolda Kombes Pol. Drs. Adnas, M.Si.

Tidak ada kata sambutan atau amanat khusus yang disampaikan oleh Achmad Sudarsono menjelang keberangkatannya. Hanya senyuman yang dihaturkan kepada semua anggota TNI-Polri yang melepas kepergiannya.

Hijazi Pinang PKS dan Demokrat

Mantan Bupati Rejang Lebong (RL) Periode 2000 – 2005, Dr. H. Ahmad Hijazi terus bermanuver mencari dukungan Partai Politik (Parpol). Usai mendaftarkan diri ke PDIP dan Gerindra, kali ini Hijazi mendaftar ke 2 Parpol sekaligus, PKS dan Demokrat, Senin (26/1). Setelah mendaftarkan diri ke 4 Parpol, Hijazi cukup optimis akan mendapat dukungan untuk bertarung dalam Pilbup mendatang.“Saya berharap semua partai ini dapat memberikan dukungan mengusung saya,” kata Hijazi optimis.

Berkas pendaftaran Hijazi ke dua Parpol kemarin diterima oleh masing-masing petinggi partai. Saat menyerahkan berkas pendaftaran, Hijazi terus menekankan sejumlah program andalan yang sudah dipersiapkannya untuk kembali memimpin RL. Antara lain pendidikan gratis, kesehatan gratis, koperasi tanpa bunga serta bibit gratis. Menurutnya pendidikan dan kesehatan grats tersebut merupakan program nasional dan ada sokongan anggaran dari pusat.

Ichwan Berpeluang Diusung oleh PAN

Ichwan Yunus sebagai kader sekaligus Ketua DPD PAN Mukomuko disebut-sebut berpeluang diusung oleh parpol berlambang matahari terbit itu.

Ketua Tim 5 Penjaringan Cagub DPW PAN Provinsi, Abdul Goni mengatakan akan dibuka 8 hari dengan batas akhir 30 Januari. Untuk kandidat yang tidak ambil formulir cagub, sesuai aturan yang telah disepakati Tim 5 tidak bisa mendaftarkan diri. Itu memang sengaja diberlakukan dengan tujuan pembuktian keseriusan kandidat ingin menggunakan perahu PAN.

”Bagi kandidat yang tidak serius, dalam arti hanya menjadikan PAN sebagai alternatif akan terlihat. Untuk kandidat seperti ini kecil kemungkinan kami usung. Namun semuanya akan dikembalikan kepada hasil penjaringan oleh tim. Siapa yang terbaik itulah yang diusung,” tukas Goni.

Bercinta Dapat Membuat Kulit Bebas Jerawat?

Bercinta dengan suami bukan hanya ritual rutin yang bermanfaat bagi kemesraan dan keharmonisan rumah tangga. Ternyata, bercinta pun memiliki serangkaian manfaat bagi kesehatan dan kebugaran, termasuk penampilan kulit yang lebih menarik. 

Nah, apa saja sebenarnya manfaat bercinta bagi kesehatan dan kecantikan kulit Anda? Berikut beberapa ulasannya. 

Tertibkan Ternak Liar, Anggota Satpol PP Ditanduk dan Terlilit Tali

Petugas Satpol PP Kota Mamuju Utara bergulat melawan sapi saat mengelar razia ternak di sejumlah lokasi di daerah tersebut, Selasa (27/1/2015).

SATUAN Polisi Pamong Praja Kota Mamuju Utara, Sulawesi Barat, kembali menggencarkan razia ternak sapi dan kambing milik warga yang berkeliaran sehingga mengganggu pengguna jalan di daerah tersebut, Selasa (27/1/2015).

PNS Wajib Laporkan Kekayaan ke KPK

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) berencana akan mengeluarkan surat edaran pada aparatur negara (PNS) untuk melaporkan harta kekayaan.

Langkah ini dilakukan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Surat edaran ini akan diterbitkan dalam Surat Edaran Menpan-RB Nomor 1 tahun 2015 tentang kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Surat ini meminta aparatur negara untuk menyusun kebijakan yang mewajibkan seluruh pejabat administator dan pegawai menyampaikan LHKASN. Selanjutnya, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) akan melakukan verifikasi atas dokomen LHKASN.

Februari, Jokowi Janji PP ASN Terbit

Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya akan menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran atas Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) akhir Februari mendatang.

"PP-nya mungkin akhir Februari, Insya Allah selesai," kata Jokowi usai pemeriksaan ggi di Balaikota, Jakarta, Senin (26/1).

‎Jokowi mengatakan perlu ada penelitian terlebih dahulu terkait PP ASN. Karena PP tersebut akan berpengaruh terhadap aparatur negara di Indonesia.

Batu Akik Bakal Kena Pajak

Kementerian Keuangan akan memperluas objek pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 253/PMK.03/2008. Isinya tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut PPh dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Pelaksana tugas (Plt) Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Mardiasmo di kantornya, Jumat, 23 Januari 2015 mengungkapkan bahwa sedikitnya akan ada delapan objek pungutan yang diubah batas pengenaan PPh yang diatur.

15 Kebiasaan yang Merusak Ginjal Anda

Apakah Anda tahu bahwa ada kebiasaan tertentu yang merusak ginjal? Keberadaan ginjal sangat penting, dan Anda harus menjaganya tetap sehat. Kerusakan ginjal mungkin tidak akan diketahui, sampai ada gejala yang berbahaya.

Itulah alasan mengapa Anda harus sadar, bahwa kebiasaan tertentu dapat berpengaruh buruk terhadap ginjal. Ginjal sendiri setiap harinya akan mencuci darah Anda secara alami, dari sisa-sisa metobaolisme agar tidak menjadi racun bagi tubuh.

Penting! Daftar Denda Terbaru Pelanggaran Lalu Lintas Roda Dua 2015

Peringatan bagi seluruh pengguna kendaraan bermotor, Divisi Humas Mabes Polri menerangkan penting untuk diketahui berapa banyak denda yang harus dikeluarkan jika tidak memenuhi persyaratan dalam berkendaraan khususnya kendaraan roda dua.

Berikut daftar denda pelanggaran lalu lintas untuk kendaraan Roda 2 (dua), sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.(*)

 

KMSAK Desak Pecat Tiga Pimpinan KPK

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kriminalisasi (KMSAK) menggelar unjuk rasa di depan Kantor KPK, Senin (26/1) mendesak Presiden Joko Widodo memecat tiga pimpinan KPK yakni Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Adnan Pandu Praja.

Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kriminalisasi, Taufan Abdillah menjelaskan pemecatan perlu dilakukan dalam rangka menyelamatkan institusi KPK sebagai lembaga penegak hukum.

"KPK telah menangkap para koruptor besar di Indonesia. Tetapi dalam perjalanannya, KPK ternyata juga jadi persembunyian efektif bagi para mafia hukum dan jaringannya," kata Taufan.

Menurut Taufan, ketiga komisioner itu diduga telah melakukan beberapa pelanggaran. Padahal mereka merupakan jajaran komisioner dari sebuah lembaga antikorupsi.

Nasdem Mulai Buka Pendaftaran Cagub Bengkulu

Kendati Bakal Calon (balon) Gubernur Bengkulu yang mendaftar ke partai politik cukup banyak mencapai 10 orang, tetapi mendekati pendaftaran secara resmi sebagai Balon di KPU, jumlah balon mulai mengerucut. Diprediksi yang akan lolos di pendaftaran Calon Gubernur pada 4-5 Agustus mendatang hanya tiga kandidat. Satu Cagub dari jalur independen dan dua Cagub dari jalur perahu partai politik (parpol).

‘’Saat ini boleh saja Balon ramai-ramai mendaftarkan diri ke Parpol. Tapi satu persatu mereka akan gugur dengan sendirinya. Sebab tidak akan semua parpol memberikan dukungan masing-masing. Tentu ada parpol yang mengusung Cagub yang sama. Sehingga peluang Cagub lainnya untuk melalui jalur parpol tidak ada. Bahkan jika dilihat dari keseriusan atau kekuatan tim hanya 3 cagub paling banyak yang akan bertarung nantinya pada 16 Desember tersebut,’’ kata Pengamat Politik Unib Drs. Lamhir Syam Sinaga, M.Si kepada RB kemarin (25/1).

Demokrat Jadi Rebutan Kandidat Calon Gubernur Bengkulu

Setelah PDI Perjuangan mulai mengerucut ke Ridwan Mukti, para bakal calon (balon) gubernur mulai mengarahkan bidikan ke parpol lain. Partai Demokrat kini jadi rebutan. Sejauh ini, sudah 6 balon resmi mendaftarkan diri untuk merebut perahu parpol besutan SBY itu. 

Senin (19/1) hari ini, dua balon gubernur yakni Sultan B Najamudin selaku kader Demokrat serta Ihcwan Yunus yang juga Bupati Mukomuko akan mendaftar di hari terakhir pendaftaran yang dibuka Tim Tujuh DPD Demokrat Bengkulu. Sedangkan kemarin (18/1) tepatnya pukul 10.00 WIB, Ridwan Mukti mendaftarkan diri ke Demokrat di Sekretariat DPD Demokrat Jalan P Natadirja, KM 6,5.

Profil H Zulkarnain Hasan : BERSIH, AMAN, RELIGIUS DAN UNGGUL

PROFIL CALON BUPATI PEMILUKADA
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 – 2020

H. ZULKARNAIN S.E

Nama Lengkap                      : H. Zulkarnain, SE
Tempat/Tanggal Lahir         : Pelawe, 24 Juni 1971
Jenis Kelamin                        : Laki - Laki
Suku / Bangsa                        : Sumatera / Indonesia
Status Perkawinan                : Menikah
Agama                                    : Islam
Nama Istri                              : Sukaesih, S.Ag
Pendidikan                             : IAIN Serang
Nama Anak                           : Hafizha Zaihan Zulkarnain(12 tahun), Zafira Bilqis Zulkarnain (8 tahun), Afsar Fairus Zulkarnain (6 tahun)
Alamat Sekarang                  : JL. Musik Utama Blok M No.42 Citra Perum Citra Raya, Cikupa Taman Raya, Tangerang.
Website                                   : http://www.zulkarnainhasan.com 

KAMMI: Bubarkan KPK, Tangkap BG, dan Selamatkan Jokowi

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menilai kisruh penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri pada Jum’at (23/1) sudah sangat memprihatinkan.
Menyikapi itu, KAMMI menilai Presiden harus diselamatkan. “Bubarkan saja KPK, tangkap BG dan jendral rekening gendut lainnya, serta selamatkan Presiden! Kita mendukung pemberantasan korupsi serta penegakan hukum yang berkeadilan, bukan politisasi hukum,” kata Ketua Bidang Kebijakan Publik  Pengurus Pusat KAMMI, Romidi Karnawan, dalam sebuah keterangan pers yang diterima Aktual di Jakarta, Sabtu (24/1).

Tunjangan Anak-Istri PNS Dihapus

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) berimbas pada sistem penggajian PNS. Selama ini PNS mendapatkan honorarium dari kegiatan-kegiatan di luar tugas pokoknya, kini semuanya dipangkas.

"PNS tidak bisa lagi menerima honor untuk kegiatan-kegiatan luar kantor. Ini sesuai amanat UU ASN," tegas Subowo Joko Widodo, asisten deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) saat menerima kunjungan DPRD Kabupaten Malang, di Kemenpan-RB, Jakarta, Senin (26/1).

Tiga Menteri Jokowi Diberi Nilai D

Tiga menteri dalam kabinet Jokowi-JK mendapat nilai D alias tidak lulus. Ketiga menteri tersebut adalah Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjianto, Menteri Hukum Dan HAM Yasona Laoly, dan Jaksa Agung Prasetyo.

"Saya sebagai dosen memberi nilai tidak lulus kepada ketiga menteri tersebut, tetapi belum drop out (DO)," kata pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI), Ganjar Laksmana Bonaparte di Jakarta, Minggu (25/1).

Sementara itu, Ketu Umum ILUNI FHUI, Melli Darsa pada keterangan pers di Jakarta, Minggu (25/1), mengatakan, Jokowi-JK hanya telah menyampaikan 5 program hukum yang disebut "Agenda Keadilan."

Kabag Humas Musi Rawas Menjadi Tersangka

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau menetapkan Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Musirawas, Edi Zainuri sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan anggaran humas di Setda Musirawas APBD tahun anggaran 2014 sebesar Rp 5 miliar.

Selain itu, Kejaksaan Negeri telah mengeluarkan Surat Perintah 01/N.6.16/FD.1/01/2015 tanggal 20 Januari 2015, meningkatkan status penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berasal dari APBD dan ditetapkan satu tersangka.

PKB Partai Pertama “Ditunggangi” Ridwan Mukti

PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi mendukung H Ridwan Mukti sebagai kandidat Calon Gubernur Bengkulu periode 2015-2020. Kepastian ini setelah Ridwan Mukti yang juga Bupati Musi Rawas menerima Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Nomor: 2029/DPP-03/VI/A.1/XII/2014 tentang penetapan H Ridwan Mukti sebagai calon kepala daerah Propinsi Bengkulu Periode 2015-2020 yang diserahkan langsung oleh ketua DPW PKB Bengkulu, Herliado, Sabtu (10/01/2015).

Beragam alasan dari partai yang memiliki empat (4) kursi di DPRD Propinsi Bengkulu ini mendukung Ridwan Mukti sebagai kandidat Cagub Bengkulu diantaranya Ridwan Mukti telah terbukti telah sukses membawa Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan menjadi salah satu daerah yang setara dengan daerah lainnya.
”Ridwan Mukti merupakan putra asli Bengkulu, selain itu beliau juga dinilai sukses memimpin Kabupaten Musi Rawas, hal ini dapat dilihat dari Infrastruktur, perekonomian, pendidikan dan lainnya,”ujar ketua DPW PKB Bengkulu, Herliado

Dikatakan Herliado, kemajuan Musi Rawas tidak serta merta dapat dilakukan, selain managemen yang dinilai baik, Ridwan Mukti yang juga mantan anggota DPR RI dua periode dikenal memiliki banyak jaringan di pusat, sehingga mempermudah dalam proses pembangunan suatu daerah.
”Dilihat dari APBD Kabupaten Musi Rawas pada saat beliau baru memimpin hanya berkisar Rp350 milyar namun hingga masa berakhirnya jabatan beliau APBD telah mencapai Rp 1,8 Triliun,”jelasnya

Herliado juga menegaskan dalam penentuan Cagub Bengkulu pihaknya memastikan tidak ada deal-deal politik yang terjadi, hal ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang berdampak pada kesejahteraan rakyat Bengkulu.
”Dalam mencalonkan Ridwan Mukti sebagai Cagub tentu PKB harus berkoalisi dengan partai lainnya dan kami siap berkoalisi dengan Parpol manapun tanpa syarat apapun,”ujarnya sembari mengatakan pihaknya akan memperjuangan lebih dari 84 ribu suara untuk Ridwan Mukti.

Sementara itu, Calon Gubernur Bengkulu, H Ridwan Mukti menegaskan pihaknya akan terus berusaha dalam membangun Propinsi Bengkulu ini kearah yang lebih baik lagi, dan untuk itu dibutuhkan dukungan seluruh pihak khususnya Masyarakat Bengkulu dan Partai Politik.
”Untuk membangun Propinsi Bengkulu butuh dukungan para pihak, dan butuh proses yang strategis bagi kemajuan propinsi Bengkulu,”ujar Ridwan

Dalam maju sebagai Cagub, Ridwan Mukti siap menjalankan proses dan tetap mempertahankan kapabilitas kepemimpinannya dan menjaga integritasnya agar dapat dipilih dan terpilih menjadi Gubernur Bengkulu periode 2015-2020.
”Yang terpenting bagaimana memiliki populeritas yang cukup dan bagaimana menjadikan Populeritas menjadi elektabilias,”paparnya

Untuk membangun Propinsi Bengkulu, diakui Ridwan Mukti tidak cukup diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saja, namun harus didukung oleh seluruh Partai Politik. Sejauh ini pihaknya telah melakukan pendekatan dengan berbagai partai politik dan berharap seluruh partai politik secara  bersama-sama dengan dirinya dapat memajukan Propinsi Bengkulu ini.
”Semua partai kita dekati dan baru PKB yang telah memberikan keputusan, kita berharap Partai lainya juga dapat bersama-sama berjuang dalam membangun Propinsi Bengkulu yang kita cintai ini,”pungkas Ridwan Mukti.(abel)

Herwansyah “Jawara” Pilkades Muara Beliti Baru

Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya Herwansyah menjadi “Jawara” dalam Pemilihan Kepala Desa Muara Beliti Baru, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas. Kemenangan Herwansyah ini setelah mengungguli tiga kandidat calon kepala desa lainnya dengan perolehan suara 344 suara, berbeda tipis dari Khosihan yang meraup suara 319 suara.

Sementara untuk kedua kandidat lainnya Hermansyah menempatkan dirinya pada posisi ke tiga dengan perolehan suara suara 182 suara dan Nawawi hanya mengantongi 66 suara. Sementara suara kosong sebanyak 9 suara sehingga total suara yang disalurkan oleh masyarakat desa Muara Beliti baru sebanyak 920 suara.

Pilkades yang diselenggarakan pada Selasa, 6 Januari 2015 ini menggunakan metode Elektronik Votting (E-Votting) yang di fasilitasi oleh Badan Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Musi Rawas.

Salah satu warga Dusun IV Desa Muara Beliti Baru, Chandra mengungkapkan pemilihan kepala desa ini merupakan salah satu proses demokrasi dalam bermasyarakat dan merupakan salah satu hak warga dalam berpolitik.”Siapapun yang terpilih maka dialah pemimpin yang dimandatkan oleh masyarakat desa Muara Beliti Baru dan harus didukung penuh, perbedaan selama proses Pilkades kedepan harus dihilangkan sehingga apa yang diamanatkan Warga dapat tercapai dengan maksimal,”pungkas Chandra.

Setelah proses Pilkades ini, Chandra mengharapkan proses demokrasi ini terus dilanjutkan hingga pada tingkat perangkat desa lainnya seperti penentuan Kepala Dusun (Kadus). Pasalnya, menurut Chandra Kadus merupakan perpanjangan tangan dari kepala desa sehingga dibutuhkan kadus yang di mandatkan oleh warga dusun tersebut, yang pada akhirnya proses pembangunan desa akan mendapatkan dukungan penuh dari warga.” Kita berharap proses demokrasi ini dapat terus dijalankan hingga pada pemilihan Kadus, dan tentu ini menjadi proses pembelajaran politik dan demokrasi warga desa,”demikan kata Chandra.(*)